Idrus Jabat Plt Ketum Partai Golkar Sampai Putusan Praperadilan Setya Novanto

Jakarta - Partai Golkar sepakat menunjuk Sekjen Idrus Marham untuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Idrus akan menjabat pelaksana tugas sampai gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto diputus.

Hal ini diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa (21/11/2017).

"Menyetujui Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum sampai putusan praperadilan," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membacakan hasil rapat.

Apabila gugatan Novanto diterima dalam proses praperadilan, maka jabatan Plt berakhir dan Novanto kembali menjabat sebagai Ketua Umum.

Namun, apabila gugatan Novanto ditolak, maka Plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk melakukan langkah selanjutnya, yakni meminta Novanto mengundurkan diri. Kalau Novanto tidak bersedia mengundurkan diri, rapat pleno Golkar memutuskan menyelenggarakan munaslub.

"Plt Ketua umum dalam menjalankan tugasnya, harus dibicarakan bersama ketua harian, korbid, dan bendum," ucap Nurdin.

Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut. Saat ini, Novanto memang tengah melakukan upaya praperadilan atas masalah hukum yang menjeratnya.

 Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2017/11/21/21312141/idrus-jabat-plt-ketum-golkar-sampai-putusan-praperadilan-setya-novanto

Read More

Bamsoet Apresiasi Surat Setya Novanto untuk Pimpinan DPR

Jakarta - Ketua DPP Golkar Bambang Soesatyo menghargai adanya surat dari Setya Novanto yang meminta agar dia tak dicopot dari posisinya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Bambang menyebut sikapnya itu merupakan bagian dari fatsun politik yang dia jalani.

"Justru saya menghargai adanya surat dari Novanto ke pimpinan DPR yang meminta agar tidak ada pembahasan soal pergantian pimpinan DPR," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakbar, Selasa (21/11/2017).

Ketua Komisi III DPR ini pun menyebut apa yang dilakukan Novanto sebagai fatsun politik. Saat ini Golkar masih menggelar rapat pleno untuk membahas nasib Novanto baik sebagai ketum, maupun untuk posisinya sebagai Ketua DPR.

"Itu fatsun politik saya," Bamseot.

Sebelumnya diberitakan, ada dua lembar surat yang dibuat Novanto hari ini. Kedua surat itu ditulis tangan dan diteken dengan meterai.

Surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Di surat itu, dia meminta tak dicopot dari kursi Ketua DPR dan statusnya sebagai wakil rakyat dipertahankan. Surat itu bertanggal 21 November 2017.

"Mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat... (tak terbaca), sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR-RI maupun selaku anggota dewan," demikian penggalan surat itu. detikcom mendapatkan foto surat ini pada Selasa (21/11/2017).

Surat kedua ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Di surat itu dia menegaskan masih sebagai Ketum Golkar. Novanto juga menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar. Tak hanya itu, Novanto juga menunjuk dua Plt Sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3736825/bamsoet-apresiasi-surat-setya-novanto-untuk-pimpinan-dpr

Read More

Periksa Istri Novanto, Apa yang Ditelusuri oleh Penyidik KPK?

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani, sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudiharjo dalam kasus dugaan korupsi e-KTP di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami kronologi kepemilikan perusahaan PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera.

"Saksi Deisti diperiksa untuk mendalami kronologi kepemilikan perusahaan Mondialindo dan Murakabi dan pihak-pihak yang memiliki saham di sana," ujar Febri saat memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

Deisti diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana.

Berdasarkan bukti yang dimiliki KPK, PT Mondialindo adalah pemilik saham terbesar PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta lelang proyek e-KTP.

Bahkan, kedua perusahaan tersebut memiliki alamat kantor yang sama, yakni di Lantai 27 Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta.

Adapun kantor tersebut dimiliki Setya Novanto sejak 1997 hingga 2014.

Tidak cuma Deisti, dua anak dan keponakan Novanto juga tercatat pernah memiliki saham, baik di PT Mondialindo maupun PT Murakabi Sejahtera.

"Ada histori tentang kepemilikan perusahaan, salah satunya Murakabi yang kami dalami lebih lanjut itu sejarah awalnya bagaimana dan nama saksi juga tercantum di dalam salah satu perusahaan lain dengan jabatan yang cukup tinggi dan kuat. Kami ingin melihat keterkaitan dari beberapa perusahaan, saham-sahamnya siapa yang memiliki dan proses distribusi atau perpindahan sahamnya juga menjadi perhatian bagi KPK," kata Febri.

Pantauan Kompas.com, Deisti tiba di gedung KPK, Kuningan, sekitar pukul 10.00 WIB. Ia tampak mengenakan baju berwarna kuning, berhijab krem, dan dikawal empat orang.

Tanpa memberikan keterangan ke awak media, Deisti langsung masuk ke gedung. Sesekali dia hanya menebar senyum tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya.

Deisti pun tetap bungkam saat ditemui wartawan setelah pemeriksaan. Tanpa berkata apa pun, Deisti berjalan menerobos kerumunan wartawan saat keluar dari gedung KPK menuju mobil pribadinya sekitar pukul 18.00 WIB.

Read More

"Mahal Sekali Taruhannya Jika Golkar Terus Terombang-Ambing Kasus Novanto"

Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sebaiknya segera mengambil langkah untuk menyelamatkan citra dan elektabilitas Partai Golkar terkait polemik yang dialami ketua umumnya, Setya Novanto.

Seperti diketahui, Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi e-KTP pada Jumat (10/11/2017) lalu.

"Kalau menurut saya memang lebih baik mereka melakukan penyelamatan Golkar, terlalu mahal harga Golkar ini dibiarkan begitu saja terombang-ambing oleh kasus yang menimpa Setnov," ujar Ray saat ditemui kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2017).

"Jadi sebaiknya memang orang-orang di Golkar harus mengambil sikap segera, mahal sekali taruhannya," ucapnya.

Ray menuturkan, sejak Novanto disebut-sebut terlibat dalam kasus e-KTP, elektabilitas Partai Golkar terus menurun.

Situasi tersebut tentunya akan merugikan posisi Golkar mengingat sebentar lagi partai berlambang pohon beringin itu akan menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Oleh sebab itu, Ray menilai harus ada pembenahan internal untuk menyelamatkan Partai Golkar.

"Harus ada langkah di dalam institusi Golkar untuk menyelamatkan Golkar, nah bagaimana caranya saya tidak tahu, itu urusan mereka," ucapnya.

"Sebaiknya, menurut saya, harus ada upaya yang cukup dari sosok di internal partai untuk menyelamatkan partai ini," kata Ray.

Pasca-penetapan tersangka, Setya Novanto sempat menghilang saat penyidik KPK berupaya menjemput paksa. Upaya penjemputan dilakukan KPK setelah Novanto selalu mangkir dari pemeriksaan.

Rabu (15/11/2017), Novanto mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Novanto juga tak pernah memenuhi panggilan saat akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang sama.

Bermacam alasan diungkapkan pihak Novanto untuk menghindari pemeriksaan, mulai dari sakit hingga memerlukan izin Presiden. Terakhir, Novanto beralasan tak hadir karena sedang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang KPK.

Penyidik KPK pada Rabu malam mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah tak bisa menjemput paksa Novanto yang menghilang, penyidik membawa sejumlah barang dari tempat tersebut.

Pada Kamis (16/11/2017) malam KPK menetapkan Novanto masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keputusan tersebut diambil oleh pimpinan KPK sebab Novanto tak kunjung menyerahkan diri hingga Kamis (16/11/2017) malam setelah kembali ditetapkan tersangka.

Kemudian, pada Kamis (16/11/2017) malam, Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan saat menuju kantor KPK untuk menyerahkan diri dan harus dirawat di RS Medika Permata Hijau.

Read More

Kabiro Pemberitaan DPR: Kondisi Setya Novanto Belum Sadar

Jakarta - Kondisi Ketua DPR Setya Novanto belum sadarkan diri. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Pemberitaan DPR Hani Tahapari, usai menjenguk Novanto di RS Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017) malam.

Mobil yang ditumpangi Novanto mengalami kecelakaan pada petang tadi

"Luka di kepala, Beliau belum sadar," ujar Hani, saat ditanya wartawan soal kondisi terkini Novanto, Kamis (16/11/2017).

Menurut Hani, luka yang dialami Novanto berada di kepala bagian kiri. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah luka itu berupa memar atau lainnya, karena tertutup perban.

 Sementara, saat ditanya luka lainnya, Hani mengaku tidak melihat ada luka lain. Ia juga tidak mengatehui apakah ada korban lain dari kecelakaan yang menimpa Novanto.

Hani mengatakan, yang paling tahu kondisi Novanto adalah dokter.

"Beliau (Novanto) tiduran aja. Saya enggak tahu apakah Beliau pingsan atau apa. Soal kondisinya tanya dokter ya," kata dia.

Sebelumnya, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, kliennya mengalami luka parah. Selain di kepala, terdapat luka di tangan yang terkena pecahan kaca mobil. Bahkan, Fredrich menyebutkan, kepala Novanto benjol sebesar bakpau. Novanto juga diindikasi mengalami gegar otak.

Read More

17 Negara Jadi Korban Berita Hoaks Saat Pemilu

Sebuah organisasi nirlaba, Freedom House mengungkap data mencengangkan mengenai manipulasi dan propaganda yang terjadi di ranah online selama setahun hingga 31 Mei lalu.

Dalam laporan bertajuk 'Freedom of the Net', Freedom House mengungkap sedikitnya ada 17 negara yang menjadi sasaran penyebaran berita hoaks.

Ada berbagai cara yang digunakan, seperti di Kenya yang menggunakan label kantor media dalam berita hoaks mereka agar audiens mempercayainya. Kebanyakan konten hoaks ini disebarkan melalui layanan WhatsApp dan Facebook jelang pemilihan ulang Presiden Uhuru Kenyatta.

Sementara di Venezuela, pemerintah justru ikut menyebarkan berita palsu mengenai pendemo di media sosial. Sedikitnya ada 30 ribu akun palsu yang tercatat dalam 10 hari jelang pemilu Perancis.

Riset Freedom House juga mencatat berita palsu diketahui menyebar di 30 dari 65 negara selama periode Juni 2016 hingga Mei 2017.

"Dari pengamatan kami, tren inilah yang sekarang sedang berkembang di seluruh dunia. Pada sebagian besar kasus, pemerintahlah yang 'aktif' menyebarkan berita-berita palsu ini," imbuh Sanja Kelly selaku kepala penelitian laporan Freedom of the Net.

Kelly juga menambahkan bahwa berita palsu dan propaganda yang tersebar di sosial media merupakan masalah serius, dan bila ditambah dengan bantuan bot yang banyak serta orang-orang yang dibayar untuk memberikan komentar-komentar provokatif, maka hoaks dan propaganda ini menjadi masalah yang benar-benar serius.

Facebook sendiri sebagai salah satu perusahaan media sosial terbesar di dunia dinilai lamban dalam menanggapi pergerakan hoaks yang tersebar dalam platform-nya. Facebook sendiri digunakan banyak orang bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi di internet, melainkan sebagai sumber berita dan informasi layaknya sebuah situs media elektronik.

"Saat ini, untuk orang-orang di negara berkembang yang baru mengenal internet dan media sosial lebih mudah mempercayai begitu saja informasi yang mereka terima," jelas Kelly seperti dilaporkan Mashable.

Protes terhadap penyebaran konten hoaks melalui media sosial juga sempat mencuri perhatian CEO Apple Tim Cook. Ia menganggap masalah sebenarnya bukan pada konten berita, melainkan pada media yang digunakan untuk menyebarkannya.

"Isu yang lebih besar dari sekadar keberadaan hoaks adalah media yang dipakai untuk menyebarkannya, yaitu media sosial," jelas Cook.

Read More

Pengacara: Novanto Dibawa ke RS Medika Permata Hijau, Belum Sadar

Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyebut Ketua DPR Setya Novanto mengalami kecelakaan di jalan dalam perjalanan menuju KPK. Kata dia, Novanto saat ini dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit.

"Beliau sekarang masih belum sadar," kata Fredrich saat diwawancarai MetroTV, Kamis (16/11/2017) malam.

Fredrich mengatakan, Setya Novanto saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Permata Hijau. Novanto, kata Frederich, mengalami kecelakaan karena mobilnya menabrak tiang.

Frederich saat ini sudah berada di RS Medika Permata Hijau. Menurut Frederich, keluarga Novanto sangat shock mendengar kabar kecelakaan ini.

"Saya sudah telpon ibu (istri Novanto), ibunya sudah takut setengah mati, menangis," ujar Frederich.

Read More